Komisi Informasi Pusat RI

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik harus didukung dengan pengelolaan informasi yang tertata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Informasi Pusat mendorong Kementerian Koperasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara sistematis dan sesuai ketentuan, guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Simak selengkapnya di komisiinformasi.go.id

📢 Sejauh mana keterbukaan informasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat?

Komisi Informasi Pusat menggelar Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dengan tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik.”

Dalam rangkaian presentasi ini, badan publik akan memaparkan strategi, kebijakan, dan inovasi keterbukaan informasi untuk didalami bersama panelis. Masyarakat dapat menyaksikan sejauh mana upaya tersebut berdampak pada pemenuhan hak atas informasi dan peningkatan partisipasi publik.

📅 10–12 November 2026
📍 Jakarta

📺 Saksikan Presentasi Uji Publik secara langsung mulai besok, 10 November 2026, melalui YouTube Komisi Informasi Pusat.

#bukainformasipublik #hakandauntuktahu #UjiPublik2026 #KeterbukaanInformasiPublik

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan aset negara.

Ketua Bidang Regulasi KI Pusat, Rini Purwandari, menyampaikan hal tersebut dalam FGD penguatan kelembagaan Badan Pemulihan Aset (BPA) yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung RI di Bekasi, Rabu (4/11/2026). Ia mendorong penguatan PPID dan pemanfaatan teknologi agar pengelolaan aset lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Simak selengkapnya di komisiinformasi.go.id

Sebanyak 77 dari 120 badan publik di Provinsi Banten meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Pusat, Arman Fauzi, bersama Ketua Bidang Strategi dan Riset KI Pusat, Joemarthine Chandra, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan pentingnya menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar memenuhi penilaian.

Apa pesan selengkapnya dari para pimpinan? Simak video ini dan baca berita selengkapnya di komisiinformasi.go.id.

#bukainformasipublik #HakAndaUntukTahu

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar lebih efektif, responsif, dan mudah diakses.

KI Pusat mendorong pemanfaatan teknologi tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penguatan *Good University Governance* yang transparan dan akuntabel.

Perspektif ini disampaikan Joemarthine Chandra dalam seminar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (4/11).

Simak selengkapnya di komisiinformasi.go.id